Browse By

Legalitas Homeschooling

Masalah selanjutnya, yang sering diajukan adalah legalitas.

Sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2013 Bab I Pasal I nomor 13, disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan dasar ini, homeschooling dikategorikan kepada pendidikan informal.

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan:
Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling
melengkapi dan memperkaya.

Pasal (16) menyebutkan :
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pada pasal 27 tentang pendidikan informal berbunyi:
(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, sumber hukum penyelenggaraan ujian kesetaraan Homeschooling bisa dilihat di Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan ujian nasional, dan penyelenggaraan ujian sekolah /madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
BAB I pasal 1 berbunyi : Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket B, dan Program Paket C.
BAb II, pasal 2 : (1)Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
dan
c. lulus Ujian S/M/PK

Pasal 4 ayat 2 berbunyi: Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian PK untuk semua mata pelajaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan Nilai PK dari PKBM/kelompok belajar pada SKB.

Pasal 5: Kelulusan peserta didik dari: huruf b: Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.
Bab III pasal 7 ayat (2): Persyaratan peserta pendidikan kesetaraan yang mengikuti UN:
a.berasal dari PKBM, kelompok belajar pada SKB, Pondok Pesantren penyelenggara
Program Wustha, atau kelompok belajar sejenis ; dan
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

Selengkapnya bisa dilihat di sini: http://litbang.kemdikbud.go.id/pengumuman/un/Permendikbud%20No.5%20Tahun%202015%20Kriteria%20kelulusan%20Peserta%20Didik%20UN.doc.pdf

Pada praktek ujian kesetaraan untuk mendapatkan ijazah Paket A yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Orang tua telah menyiapkan buku rapot yang berisi nilai-nilai pelajaran yang telah ditentukan oleh Undang-undang (seperti rapot pada umumnya) ditambah dengan nilai pelajaran tambahan lain (agama, bahsa, ekstra).

2. Orang tua mencari informasi melalui PKBM yang dekat dengan rumah tinggal (bisa juga jauh) untuk mendaftarkan anaknya mengikuti ujian kesetaraan paket A/B/C.

3. PKBM akan meminta persyaratan berupa: rapot, foto, akta lahir, dan kartu keluarga.

4. PKBM akan memberitahukan jadwal ujian kesetaraan.

5. Sang anak mengikuti ujian kesetaraan.

6. Menunggu hasil ujian kesetaraan, jika lulus makan akan diterbitkan ijazah kesetaraan paket A/B/C.

Bagaimana cara membuat rapotnya? Sebaiknya beberapa keluarga membuat semacam yayasan agar bisa mengeluarkan legalitas berupa stempel yayasan (hal ini disyaratkan). Cara membuat yayasan bisa Anda cari informasinya.

Jika tidak bisa membuat sendiri yayasan, orang tua bisa mencari atau bergabung dengan komunitas Homeschooling yang sudah ada. Ciri komunitas HS yang baik adalah, ia tidak meminta biaya besar kepada anggotanya. Dari komunitas inilah si anak akan mendapatkan rapot.

Ditulis oleh Maya Dwilestari, praktisi HS

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *